Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Wednesday, May 31, 2017 0
Ruang Lingkup Fiqh Siyasah - Fiqih Siyasah adalah bukan kajian yang baru di antara ilmu pengetahuan yang lainnya, keberadaan fiqih siyasah sejalan dengan perjalan agama Islam itu sendiri. Karena fiqih siyasah ada dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Perjalanan hijrahnya Rasullulah ke Madinah, penyusunan Piagam Madinah, pembentukan pembendaharaan negara, pembuatan perjanjian perdamaian, penetapan Imama, taktik pertahanan negara dari serangan musuh yang lainnya. Pembuatan kebijakan bagi kemaslahatan masyrakat, umat, dan bangsa, dan kemudian pada masa itu semua dipandang sebagai upaya-upayah siyasah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, memberi makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.





Semua proses tersebut merupakan langkah awal berkembangnya kajian fiqih siyasah, dimana fiqih siyasah menerimah dengan tangan terbuka apa yang datang dari luar selama itu untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat. Bahkan menjadikannya sebagai unsur yang akan bermanfaat dan akan menambah dinamika kehidupannya serta menghindarkan kehidupan dari kekakuan dan kebekuan.

Luasnya pembahasan tentang kajian fiqih siyasah, maka pemakalah membuat tema dengan mengankat judul yakni “Ruang Lingkup Fiqh Siyasah”. Kritik dan saran sangat diharapkan dari saudara-saudara semuanya agar kedepannya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik lagi.

Definisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh siyasah dalam bahasa arab adalah الفقه السياسي berasal dari dua kata yaitu kata al-fiqh dan al-siyasi. Fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.[1]

Sedangkan al-siyasi secara bahasa berasal dari “saasa yasuusu siyaasatan” yang memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu “siyasah” secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”.[2] Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama Siyasah Syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti yang diungkapkan oleh beberapa ulama.

Menurut Imam al-Bujairami yaitu memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.[3]

Penjelasan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu;

1. Pihak yang mengatur;
2. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut fiqh siyasah serupa dengan ilmu politik.[4] Namun dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Bahwa fiqh siyasah (siyasah syar’iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (`ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[5]

Dalam menjalankan politik hukum Islam hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan dalil-dalil yand ada, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil di dalam al-Quran maupun Hadits.
2. Maqashid asy-Syari’ah.
3. Kaidah ushul fiqh serta cabang-cabangnya. [6]

Objek dan Metode Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah sesuatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ini mencakup individu, masyarakat, dan negara. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang mu’amalat dengan spesialisasi segala seluk-beluk tata pengeturan negara dan pemerintahan.

Objek pembahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah:[7]

1. Membuat peraturan dan perundang-undangan negera sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam praktek pemerintahan Islam tidak berbeda dengan metode dalam mempelajari fiqh, yaitu meliputi:[8]

1. Qiyas
2. Istihsan
3. ‘Urf
4. Maslahah Mursalah
5. Istishhab
6. Kaidah-kaidah Fiqh

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah perlu diperdebatkan.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:[9]
1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla`iyyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah `Idariyyah

Menurut Ibnu Taimiyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:[10]
1. Siyasah Qadla`iyyah;
2. Siyasah `Idariyyah;
3. Siyasah Maliyyah;
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:[11]
1. Siyasah Qadla`iyyah;
2. Siyasah Dauliyyah;
3. Siyasah Maliyyah;

Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy menjabarkan lagi, menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:[12][13]
1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
3. Siyasah Qadla`iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah `Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).

Semua ruang lingkup diatas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.
Pertama; politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (`Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.[14]
Kedua; politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[15]
Ketiga; politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[16]

Kehujjahan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.
1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.[17]

Sebab hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara serta berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Maka dari itu hukum-hukum Islam, semuanya berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, supaya dapat melaksanakan apa yang harus dilakukan, dan tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak manusia untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.[18]

Fiqh dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan seorang mukalaf, dari segi ucapan maupun pekerjaan meliputi dua hal.[19]
1. Fiqh ‘Ibadah (Hukum Ibadat) adalah hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.[20] Bagian dari Fiqh ‘Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
2. Fiqh Mu’amalat (Hukum Muamalah) adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.[21] Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

Kedudukan fiqh siyasah berada di dalam fiqh mu’amalat, jika fiqh mu’amalat diartikan dengan arti luas. Namun, apabila fiqh mu’amalat diartikan secara sempit, maka fiqh siyasah bukanlah fiqh mu’amalat.[22]
Dalam sistematika hukum Islam, fiqh siyasah berperan penting dalam hukum Islam. Karena fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.[23]

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.[24]

KESIMPULAN

1. Fiqh siyasah adalah disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.
2. Objek pembahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah; membuat peraturan dan perundang-undangan negera sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam praktek pemerintahan Islam tidak berbeda dengan metode dalam mempelajari fiqh, yaitu meliputi; qiyas, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah, istishhab, dan kaidah-kaidah fiqh.
3. Ruang lingkup fiqh siyasah secara keseluruhan dan secara umum, dapat dikelompokan kepada tiga bagian; siyasah dusturiyyah; siyasah kharijiyyah; siyasah maliyyah.
4. Kehujjahan fiqh siyasah dalam hukum Islam adalah berada di bawah fiqh mu’amalat dan peranannya sangat penting bagi masyarakat muslim di dalam mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan.

DAFTAR PUSAKA

Az-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-`Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Al-Fayummi, Ahmad bin Muhammad, al-Mishbah al-Munir. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t..
Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad, Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Manhaj. Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
Al-Mawardi, ‘Ali bin Muhammad, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Daniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
Djazuli, A, Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana, 2007.
Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Manzhur, Ibn, Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Shadir, t.t.
Pulungan, Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.


[1] Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-`Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Vol. I, 18 - 19.
[2] Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Shadir, t.t.), Vol. VI, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), 295.
[3] Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), Vol. II, 178.
[4] A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), 28.
[5] Djazuli, Fiqh Siyasah, 28.
[6] Djazuli, Fiqh Siyasah, 28- 29.
[7] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 28.
[8] Suyuthi, Fiqh Siyasah…, 30 - 37
[9] ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Daniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
[10] Ibid., 13.
[11] Ibid.
[12] Djazuli, Fiqh Siyasah, 30.
[13] Suyuthi, Fiqh Siyasah…, 39.
[14] Iqbal, Fiqh Siyasah, 13.
[15] Ibid., 14.
[16] Ibid.
[17] Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Vol. I, 33.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.
[21] Iqbal, Fiqh Siyasah, 9.
[22] Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.
[23] Iqbal, Fiqh Siyasah, 11.
[24] Ibid., 12-13.

Evaluasi Kurikulum

Wednesday, May 31, 2017 0
Evaluasi Kurikulum - Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak dapat terlepas dalam proses pendidikan yang berlangsung. Dalam kurikulum sendiri terdapat komponen yang menunjang berkembangnya kurikulum tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Salah salah yang menunjang adalah evaluasi kurikulum, evaluasi sendiri diartikan sebagai proses sistematis yang digunakan untuk memeriksa kurikulum dan pertimbangan keputusan untuk kurikulum.

Evaluasi Kurikulum


Evaluasi diperlukan untuk memeriksa apakah kurikulu berjalan dengan baik atau tidak. Beberapa yang dievalusi dalam kurikulum antara lain evaluasi produk atau hasil dari kurikulum tersebut, isi atau materi, bimbingan yang dilakukan, metode atau strategi yang dilakukan. Pemakalah ingin memaparkan sedikit mengenai evaluasi kurikulumuntuk menambah pengetahuan pemabaca.

Pengertian Evaluasi

Pengertian evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. [1] Permendikbud Nomor 159 Tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum.[2] Dari pengertian di atas evaluasi kurikulum diartikan sebagai proses sistematis yang digunakan untuk memeriksa kurikulum dan pertimbangan keputusan untuk kurikulum.

Evaluasi Produk

Evaluasi terkait dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dengan tujuan yang hendak dicapai. Komponen-komponen yang dievaluasi tergantung pada tujuan, misalnya prestasi belajar peserta didik, perubahan sikap peserta didik, perbaikan kemampuan sekolah, perbaikan tingkat kehadiran peserta didik, dan terhadap komponen lainnya yang diharapkan berubah.

Evaluasi kurikulum hendaknya melaksanakan semua komponen tersebut. Namun sering terjadi keadaan yang tidak memungkinkan semua komponen mendapat perhatian sepenuhnya mengingat faktor waktu, personel, dan sumber-sumber lain sehingga hanya diperhatikan satu atau dua komponen saja. Pengelola program harus pandai menilai aspek proyek mana yang paling penting mendapat perhatian secara intensif. Berdasarkan evaluasi, dapat diperoleh data atau informasi yang cukup valid dan reliabel dalam rangka pembuatan keputusan dan program perbaikan.[3]

Untuk itu lembaga hendaknya mengembangkan suatu model evaluasi yang dikenal dengan Systematic Procces for Evaluating Change (SPEC). Sistem ini menyajikan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah dan mengajukan gagasan agar keseluruhan sistem berjalan lancar, teratur, efisien, dan efektif.[4]

Proses Sistematis Penilaian Perubahan[5]


PROSES SISTEMATIS PENILAIAN PERUBAHAN
Komponen Evaluasi
Produk
Untuk mengukur hasil-hasil program sehubungan dengan tujuan
Identifikasi Kebutuhan Informasi
Proyek hasil-hasil
-          Prestasi
-          Sikap
-          Kurikulum yang dikembangkan
Prosedur operasi dan pengelolaan
-          Cost efectiveness
Kriteria Keputusan
Prestasi yang diinginkan
Perkembangan yang diinginkan
Sikap yang diinginkan
Kurikulum yang diinginkan
Pengumpulan Data
Tes baku
Tingkat siswa
Skala sikap
Tingkat kehadiran
Tingkat putus sekolah
Tes lokal
Organisasi Data
Manual/Komputer
-          Program umum dan program khusus
Analisis Data Laporan
Analisis statistik
Pra-Pasca
Kontrol eskperimental
Analisis isi, Analisis populasi
Akunting
Laporan
Laporan formal:
-          Tertulis
-          Tabular
-          Statistik
Laporan informal:
-          Kelompok
-          Individual
-          Statistik
Diseminasi laporan


  

















































Tujuan

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektifitas, relevansi, efisiensi, dan kelayakan program. Evaluasi bertujuan memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan.

Selain bertujuan memeriksa, tujuan melakukannya evaluasi adalah untuk membantu para pengambil keputusan dan bukanlah tugas evaluasi untuk menentukan atau mengambil keputusan. Oleh karena itu pekerjaan evaluasi untuk memberikan berbagai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum (curriculum contruction), pelaksanaan kurikulum (curriculum implementation) dan pelaksanaan evaluasi kurikulum (curriculum evaluation).

Tujuan berikutnya yaitu mengembangkan berbagai alternative pemecahan masalah bukan berarti bahwa evaluator bertindak sebagai pegambil keputusan, evaluator bukan pengambilan keputusan dan bukan pula haru mengambil keputusan. Evaluator memang memberikan pertimbangan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum tetapi keputusan tentang kegagalan itu akhirnya adalah wewenang pengambilan keputusan. Evaluator yang menggunakan tujuan evaluasi ini memang mengembangkan berbagai alternative untuk upaya perbaikan kurikulum tetapi evaluator hanya dalam posisi mengembangkan alternative solusi tersebut. Tindakan apa atau solusi apa yang akan ditentukan untuk memperbaiki kurikulum adalah hak para pengammbil keputusan.[6]

Secara garis besar, konsep atau model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan dalam rumpun model berikut.[7]


1. Measurement; pengukuran perilaku peserta didik untuk mengungkapkan perbedaan individu atau kelompok. Dalam model ini, evaluasi bertujuan untuk mengukur perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program metode pendidikan.[8]

2. Congruence; pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai, untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah tercapai.

Isi atau Materi

Evaluasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi sebagai dasar perubahan keputusan. Konsep ini digunakan untuk menilai bahan pengajaran. Suatu bahan pengajaran yang telah tersusun sesungguhnya masih merupakan bahan mentah, belum siap digunakan, dan masih perlu dinilai kelebihan dan kekurangan. Setelah diadakan penilaian, selanjutnya perlu diadkan perbaikan dan pengadaan bahan pengajaran untuk mata pelajaran tertentu serta bagi peserta didik tertentu. Untuk memperoleh suatu bahan pengajaran yang memadai, membutuhkan proses yang cukup panjang.

Dalam posedur demikian, kegiatan evaluasi menempati posisi yang cukup penting. Sebab untuk memperbaiki konsep buku sumber atau bahan ajar dan selanjutnya menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi terhadap bahan ajar dalam garis besar berfungsi sebagai; kurikuler, intruksional, diagnosis dan perbaikan, dan administratif.[9]


1. Kurikuler; untuk mengetahui kesesuaian isi atau materi dengan tuntutan kurikulum atau paket program latihan tertentu seperti tujuan, pengalaman belajar, pokok atau subpokok bahasan, metode dan media, serta waktu pertemuan.

2. Instruksional; untuk mengetahui sampai mana isi atau bahan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengajaran, terutama dalam rangka mencapai tujuan instruksional.

3. Diagnosis; untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan rinci tentang isi buku tersebut. Untuk melakukan perbaikan pada bahan pengajaran.

4. Administratif; mengevaluasi terhadap bahan pengajaran terkait dengan kegiatan perencanaan, kepengawasan, dan pemantauan terhadap bahan pengajaran tersebut.

Tujuan evaluasi bahan pengajaran atau buku sumber yaitu untuk memilih bahan pengajaran mana yang sebaiknya digunakan sebagai sumber bahan belajar, mengamati apakah penggunaan sumber bahan sesuai prosedur, memeriksa ketercapaian tujuan penggunaan bahan pengajaran, mengetahui tingkat kemampuan pendidik dalam menggunakan bahan pengajaran, dan memperbaiki bahan pengajaran itu sendiri.[10]

Bimbingan

Menurut Prayitno dan Erman Amti dalam Rini Suwandi Raharjeng dan Elisabeth Christiana bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, agama, dan keluarga yang diselenggarakan melalui sembilan layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.

ABKIN dalam Rini Suwandi Raharjeng dan Elisabeth Christiana juga menyatakan bahwa pelayanan arah peminatan peserta didik merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam memilih dan menjalani program atau kegiatan studi dan mencapai hasil sesuai dengan kecenderungan hati atau keinginan yang cukup atau bahkan sangat kuat terkait dengan program pendidikan/pembelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan dasar dan menengah.[11]

Dari pengertian di atas jika dihubungkan dengan evaluasi, maka Evaluasi pelayanan peminatan peserta didik merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pelayanan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi bimbingan bersangkutan dengan pelayanan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak.

Metode atau Strategi

Evaluasi sebagai kegiatan yang digunakan untuk pengukuran dan penilaian. Evaluasi sebagai sesuatu yang amat penting, karena memberikan informasi dalam proses pembuatan keputusan. Strategi evaluasi dikembangkan berdasarkan asumsi.[12]

Dalam hubungan ini ada beberapa jenis keputusan pendidikan yang perlu dipertimbangkan dalam menilai instruksional, yakni:[13]

1. Keputusan-keputusan yang ditujukan kepada perbaikan
2. Keputusan-keputusan pemrograman memperhatikan prosedur, personel, fasilitas, anggaran biaya.
3. Keputusan-keputusan pelaksanaan mengarahkan kegiatan yang telah deprogram.

Sejalan dengan keputusan diatas, maka juga terdapat beberapa jenis strategi evaluasi, yakni:[14]

1. Strategi pertama terdiri dari penentuan lingkungan di mana perubahan terjadi, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan berbagai masalah yang timbul.
2. Strategi kedua terdiri dari pengenalan dan penilaian terhadap kemampuan-kemampuan yang relevan.
3. Strategi ketiga terdiri dari pendekatan dan prediksi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi.
4. Strategi keempat terdiri dari penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan dengan mngukur hasil-hasil yang telah dicapai.


Kesimpulan

Evaluasi kurikulum diartikan sebagai proses sistematis yang digunakan untuk memeriksa kurikulum dan pertimbangan keputusan untuk kurikulum. Evaluasi produk evaluasi terkait dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja. Evaluasi isi dimaksudkan untuk menilai bahan pengajaran. Evaluasi pelayanan peminatan peserta didik merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pelayanan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi digunakan untuk mengembangakn kurikulum ketahap lanjut. Strategi evaluasi dikembangkan berdasarkan asumsi. Lalu dibagi menjadi 4 yakni 1) Penentuan lingkungan di mana perubahan terjadi, terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, dan berbagai masalah yang timbul. 2) Strategi kedua terdiri dari pengenalan dan penilaian terhadap kemampuan-kemampuan yang relevan. 3) Strategi ketiga terdiri dari pendekatan dan prediksi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 4) Strategi keempat terdiri dari penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan dengan mngukur hasil-hasil yang telah dicapai.




DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar, Evaluasi Kurikulum. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
Hamid, Hamdani, Pengembangan Kurikulum Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
Raharjeng, Rini Suwandi dan Elisabeth Christiana,  Implementasi Kurikulum 2013 Bimbingan dan Konseling Dalam Pelaksanaan Layanan Peminatan Peserta Didik SMA Negeri 2 Lamongan Tahun Ajaran 2013/2014, Jurnal BK.. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2014.
Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Rajawali, 2011.
Triwiyanto, Teguh,  Manajamen Kurikulum, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.



[1]Teguh Triwiyanto,  Manajamen Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 183.
[2] Ibid., 186.
[3] Oemar Hamalik, Evaluasi Kurikulum. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 31.
[4] Ibid., 27.
[5] Ibid., 29.
[6]Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 9.
[7] Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 202.
[8] Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali, 2011)112.
[9] Hamalik, Evaluasi, 88-89.
[10] Ibid., 90.
[11]Rini Suwandi Raharjeng dan Elisabeth Christiana,  Implementasi Kurikulum 2013 Bimbingan dan Konseling Dalam Pelaksanaan Layanan Peminatan Peserta Didik SMA Negeri 2 Lamongan Tahun Ajaran 2013/2014, (Jurnal BK.. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2014), 2.
[12]Hamalik, Evaluasi., 24.
[13] Ibid., 25.
[14] Ibid.,

Materi Pembelajaran Dalam Filsafat Pendidikan Islam

Wednesday, May 31, 2017 0
Materi Pembelajaran Dalam Filsafat Pendidikan Islam - Secara teoritis, materi pembelajaran merupakan bahan ajar, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik untuk pembentukan pengetahuan dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.


Materi Pembelajaran Dalam Filsafat Pendidikan Islam


Materi Pembelajaran Pada Masa Rasulullah

Materi pembelajaran yang diajarkan pada masa Rasulullah, sebagaimana tertulis dalam al-Qur’an yang mengandung pesan-pesan dari Tuhan mengenai persoalan agama. Dalam hal ini terbagi menjadi dua periode, yakni periode mekkkah dan madinah yang meliputi materi tauhid, ibadah, akhlak, fikih, penguasaan bahasa, dan materi keperempuanan.

Pemikiran Filosof Muslim

Ada beberapa pemikiran dari filsuf muslim mengenai materi pembelajaran, sebagai berikut:
1. Al Ghazali
Mangenai materi pembelajaran al-Ghazali berpendapat bahwa al-Qur’an beserta kandungannya merupakan ilmu pengetahuan. Isinya bermanfaat bagi kehidupan, membersihkan jiwa, memperindah akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua macam, yaitu yang pertama; ilmu syar’iyyah adalah semua ilmu yang berasal dari Rasulullah, dan yang kedua; ilmu ghairu syar’iyyah adalah semua ilmu yang berasal dari ijitihad ulama atau intelektual muslim.
Dilihat dari sifatnya ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu: ilmu yang terpuji (mahmudah) dan ilmu tercela (mazmumah). Menurut pandangan al-Ghazali, ilmu pengetahuan yang terpuji wajib dipelajari, sementara ilmu pengetahuan yang tercela wajib dihindari oeh peserta didik.

2. Al Qabisi
Materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum menurut al-Qabisi terbagi menjadi dua macam, yakni:
a. Kurikulum Ijbari
Kurikulum yang wajib bagi setiap peserta didik. Isi kurikulumnya mengenai kandungan ayat al-Qur’an, seperti shalat dan doa-doa. Dan penguasaan terhadap ilmu nahwu dan bahasa arab merupakan prasyarat mutlak untuk memantapkan bacaan al-Qur’an.
b. Kurikulum Ikhtiyari
Kurikulum yang tidak wajib atau pilihan yang memuat ilmu hitung, dan seluruh ilmu nahwu, bahasa arab, syi’ir, kisah masyarakat, sejarah, dan keterampilan peserta didik.

3. Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peserta didik sebaiknya tidak belajar dua bidang ilmu dalam satu waktu sekaligus. Karena akan membuat peserta didik tidak fokus dalam satu bidang ilmu. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa memfokuskan pada satu bidang ilmu akan memberi pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai mengkaji bidang ilmu yang pertama barulah pindah ke bidang ilmu selanjutnya. Ibnu Khaldun membagi materi pembelajaran menjadi dua bagian, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat naqliyyah (tekstual) dan ilmu-ilmu yang bersifat aqliyyah (rasional).

4. Ibnu Sina
Materi pembelajaran menekankan kepada penguasaan terhadap materi al-Qur’an dan bahasa dahulu kemudian ke materi lainnya.

5. Naquib Al Attas
Menurut pandangan Naquib al Attas, membagi materi pembelajaran sesuai dengan tingkatan usia. Materi yang diajarkan pada usia anak meliputi al-Qur’an dan Tauhid, serta usia dewasa meliputi sains, filsafat, sosial-humaniora.

Materi Pembelajaran Kontemporer

Materi pembelajaran menurut Ahmad Dahlan, meliputi al-Qur’an dan Hadits; serta membaca, menulis dan menghitung. Ada empat pokok yang perlu dijadikan materi pembelajaran, yaitu iman, ilmu, akhlak, dan amal shaleh.

1. Iman; pengakuan akan kebenaran yang disertai kemantapan pikiran dan perasaan. Berisi iman kepada Allah, hal-hal ghaib, kitab-kitab, para utusan, dan hari akhir.
2. Ilmu; tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi yang dibekali dengan ilmu pengetahuan yang didalamnya mengandung ilmu kedokteran, geografi, matematika, dsb.
3. Akhlak; menganjurkan manusia untuk berakhlak mulia yang merupakan salah satu misi penting Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak.
4. Amal Shaleh; mendorong manusia untuk beamal shaleh sebagai manifestasi dari pengakuan seorang mukmin akan kebenaran iman, ilmu, dan akhlak.

Biaya Kuliah S2 UIN Malang

Tuesday, May 09, 2017 0
Daftar Program Studi S2 dan S3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang


Program Magister
Magister Manajemen Pendidikan Islam Akreditasi B
Magister Pendidikan Bahasa Arab Akreditasi A
Magister Studi Ilmu Agama Islam Akreditasi B
Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibridaiyah Akreditasi B
Magister Pendidikan Agama Islam Akreditasi B
Magister AI-Ahwal Al-Syakhsiyah Akreditasi A
Magister Ekonomi Syariah Akreditasi –

Program Doktor
Doktor Manajemen Pendidikan Islam Akreditasi B
Doktor Pendidikan Bahasa Arab Akreditasi B
Doktor Pendidikan Agama Islam Berbasis Studi Interdisipliner Akreditasi –

Biaya Pendidikan