Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah - Fiqih Siyasah adalah bukan kajian yang baru di antara ilmu pengetahuan yang lainnya, keberadaan fiqih siyasah sejalan dengan perjalan agama Islam itu sendiri. Karena fiqih siyasah ada dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Perjalanan hijrahnya Rasullulah ke Madinah, penyusunan Piagam Madinah, pembentukan pembendaharaan negara, pembuatan perjanjian perdamaian, penetapan Imama, taktik pertahanan negara dari serangan musuh yang lainnya. Pembuatan kebijakan bagi kemaslahatan masyrakat, umat, dan bangsa, dan kemudian pada masa itu semua dipandang sebagai upaya-upayah siyasah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, memberi makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.





Semua proses tersebut merupakan langkah awal berkembangnya kajian fiqih siyasah, dimana fiqih siyasah menerimah dengan tangan terbuka apa yang datang dari luar selama itu untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat. Bahkan menjadikannya sebagai unsur yang akan bermanfaat dan akan menambah dinamika kehidupannya serta menghindarkan kehidupan dari kekakuan dan kebekuan.

Luasnya pembahasan tentang kajian fiqih siyasah, maka pemakalah membuat tema dengan mengankat judul yakni “Ruang Lingkup Fiqh Siyasah”. Kritik dan saran sangat diharapkan dari saudara-saudara semuanya agar kedepannya dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik lagi.

Definisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh siyasah dalam bahasa arab adalah الفقه السياسي berasal dari dua kata yaitu kata al-fiqh dan al-siyasi. Fiqh secara bahasa adalah faham. Secara istilah yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.[1]

Sedangkan al-siyasi secara bahasa berasal dari “saasa yasuusu siyaasatan” yang memiliki arti mengatur. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu “siyasah” secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya”.[2] Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama Siyasah Syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti yang diungkapkan oleh beberapa ulama.

Menurut Imam al-Bujairami yaitu memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.[3]

Penjelasan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam Fiqh Siyâsah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu;

1. Pihak yang mengatur;
2. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut fiqh siyasah serupa dengan ilmu politik.[4] Namun dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Bahwa fiqh siyasah (siyasah syar’iyyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (`ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[5]

Dalam menjalankan politik hukum Islam hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Dengan menggunakan dalil-dalil yand ada, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil di dalam al-Quran maupun Hadits.
2. Maqashid asy-Syari’ah.
3. Kaidah ushul fiqh serta cabang-cabangnya. [6]

Objek dan Metode Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah sesuatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ini mencakup individu, masyarakat, dan negara. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang mu’amalat dengan spesialisasi segala seluk-beluk tata pengeturan negara dan pemerintahan.

Objek pembahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah:[7]

1. Membuat peraturan dan perundang-undangan negera sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam praktek pemerintahan Islam tidak berbeda dengan metode dalam mempelajari fiqh, yaitu meliputi:[8]

1. Qiyas
2. Istihsan
3. ‘Urf
4. Maslahah Mursalah
5. Istishhab
6. Kaidah-kaidah Fiqh

Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah perlu diperdebatkan.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:[9]
1. Siyasah Dusturiyyah
2. Siyasah Maliyyah
3. Siyasah Qadla`iyyah
4. Siyasah Harbiyyah
5. Siyasah `Idariyyah

Menurut Ibnu Taimiyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:[10]
1. Siyasah Qadla`iyyah;
2. Siyasah `Idariyyah;
3. Siyasah Maliyyah;
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:[11]
1. Siyasah Qadla`iyyah;
2. Siyasah Dauliyyah;
3. Siyasah Maliyyah;

Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy menjabarkan lagi, menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:[12][13]
1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tetang penetapan hukum)
3. Siyasah Qadla`iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah `Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).

Semua ruang lingkup diatas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.
Pertama; politik perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla`iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (`Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.[14]
Kedua; politik luar negeri (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[15]
Ketiga; politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.[16]

Kehujjahan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.
1. Hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.[17]

Sebab hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara serta berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Maka dari itu hukum-hukum Islam, semuanya berhubungan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, supaya dapat melaksanakan apa yang harus dilakukan, dan tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak manusia untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.[18]

Fiqh dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan seorang mukalaf, dari segi ucapan maupun pekerjaan meliputi dua hal.[19]
1. Fiqh ‘Ibadah (Hukum Ibadat) adalah hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat.[20] Bagian dari Fiqh ‘Ibadah adalah bersuci, solat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
2. Fiqh Mu’amalat (Hukum Muamalah) adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.[21] Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti-rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik.

Kedudukan fiqh siyasah berada di dalam fiqh mu’amalat, jika fiqh mu’amalat diartikan dengan arti luas. Namun, apabila fiqh mu’amalat diartikan secara sempit, maka fiqh siyasah bukanlah fiqh mu’amalat.[22]
Dalam sistematika hukum Islam, fiqh siyasah berperan penting dalam hukum Islam. Karena fiqh siyasah adalah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.[23]

Fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyasah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, bisa jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.[24]

KESIMPULAN

1. Fiqh siyasah adalah disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.
2. Objek pembahasan fiqh siyasah secara garis besar adalah; membuat peraturan dan perundang-undangan negera sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam praktek pemerintahan Islam tidak berbeda dengan metode dalam mempelajari fiqh, yaitu meliputi; qiyas, istihsan, ‘urf, maslahah mursalah, istishhab, dan kaidah-kaidah fiqh.
3. Ruang lingkup fiqh siyasah secara keseluruhan dan secara umum, dapat dikelompokan kepada tiga bagian; siyasah dusturiyyah; siyasah kharijiyyah; siyasah maliyyah.
4. Kehujjahan fiqh siyasah dalam hukum Islam adalah berada di bawah fiqh mu’amalat dan peranannya sangat penting bagi masyarakat muslim di dalam mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan.

DAFTAR PUSAKA

Az-Zuhayli, Wahbah, Ushul al-Fiqh al-`Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
Al-Fayummi, Ahmad bin Muhammad, al-Mishbah al-Munir. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t..
Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad, Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Manhaj. Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.
Al-Mawardi, ‘Ali bin Muhammad, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Daniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006.
Djazuli, A, Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana, 2007.
Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Manzhur, Ibn, Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Shadir, t.t.
Pulungan, Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.


[1] Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-`Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), Vol. I, 18 - 19.
[2] Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Shadir, t.t.), Vol. VI, 108; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.t.), 295.
[3] Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiah al-Bujairami ‘ala al-Manhaj (Bulaq: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.), Vol. II, 178.
[4] A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2007), 28.
[5] Djazuli, Fiqh Siyasah, 28.
[6] Djazuli, Fiqh Siyasah, 28- 29.
[7] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 28.
[8] Suyuthi, Fiqh Siyasah…, 30 - 37
[9] ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Daniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
[10] Ibid., 13.
[11] Ibid.
[12] Djazuli, Fiqh Siyasah, 30.
[13] Suyuthi, Fiqh Siyasah…, 39.
[14] Iqbal, Fiqh Siyasah, 13.
[15] Ibid., 14.
[16] Ibid.
[17] Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Vol. I, 33.
[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.
[21] Iqbal, Fiqh Siyasah, 9.
[22] Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.
[23] Iqbal, Fiqh Siyasah, 11.
[24] Ibid., 12-13.


Jangan cuma baca tapi komentar juga

Emoticon